Menolak Bodoh: Menulis Kritis dan Berfikir Akademis

Judul di atas bernada provokatif. Memang, sengaja pemilihan kata “menolak bodoh” digunakan untuk merespons kondisi masyarakat kekinian yang tengah disesaki beragam informasi sampah, baik yang menyoal isu politik, sosial, maupun agama. Kenyataan ini semakin tak terelakkan, karena berita sampah yang diproduksi pihak-pihak tertentu selalu dibumbui fanatisme pilihan politik dan dipermanis dengan dalil-dalil keagamaan. Ironisnya, narasi-narasi yang tidak benar itu diviralkan secara berulang, sehingga informasi yang awalnya menyesatkan, lama-lama mulai diyakini (seolah-olah menjadi benar) sebagian besar orang yang tidak biasa mengkonfirmasi segala informasi yang masuk, terutama melalui media sosial.

Jadi, dapat kita pastikan bawa media sosial benar-benar berisik saat ini. Penuh ujaran kebencian, olok-olok, dan artikel yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Jejaring ini, mulanya diharapkan akan menjadi medium bagi munculnya gerakan sosial baru, tapi saat ini yang terjadi malah membuat gaduh dan tidak produktif sebagai ruang berdiskusi. Saya ingin menceritakan pengakuan salah seorang teman yang bekerja di salah satu lembaga survei politik ternama di Jakarta. Sebagaimana wajarnya pekerjaan politik, dia mesti membuat kliennya (bisa anggota DPR, calon gubernur atau menteri tertentu) naik panggung, populer, dan bersiap bila ada manuver dari “lawan-lawan” politiknya. Untuk itu, salah satu tugasnya adalah memproduksi artikel dan membuat meme yang punya kecenderungan mendukung dan mencitrakan popularitas seorang klien politik.

Setiap hari, menurut pengakuannya, dia bisa menyelesaikan 3 hingga 5 artikel. Agar tampak ilmiah, tulisan dibumbui dengan berbagai data atau laporan yang kira-kira mengangkat popularitas klien. Dia menjelaskan, artikel yang ditulis juga bisa berorientasi sebaliknya, seperti perkataan yang mengolok-olok dan mengungkit berbagai kasus/skandal yang pernah dibuat lawan politiknya.

Setelah proses penulisan artikel selesai, giliran tim buzzer yang bekerja membagikan tulisan ke berbagai jejaring sosial, seperti WhattsApp, Facebook, Twitter dan Blog. Perlu diketahui, satu proyek pencitraan politik, bisa melibatkan 5 hingga 20 buzzer (tergantung jangkauan suara yang dibutuhkan dan kesepakatan harga, tentunya). Masing-masing buzzer memiliki koneksi dengan komunitas blogger dan selebgram. Tak pelak, bila satu lembaga konsultan politik, bisa memiliki ratusan akun sosial media yang khusus untuk proyek-proyek seperti ini.

Tak cukup itu, setelah dilempar ke ratusan akun media sosial, pasti ada saja orang yang berkomentar, memberi tanggapan, dan membagikan ke berbagai grup yang dipunyai. Kondisi ini diperparah dengan munculnya sejumlah portal online yang bernada satir. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana sesaknya saluran media sosial hari ini dengan banyaknya artikel bodong tersebut.

Jejaring sosial telah membikin ruang tersendiri di hati para generasi milenial. Kehadirannya seolah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Awalnya hanya iseng, ikut-ikutan membagi artikel tertentu, tapi siapa yang sangka ada saja pihak yang tersinggung, sehingga menjadikan ruang maya ini sebagai ajang perdebatan sengit. Berbagai umpatan dan narasi sampah memenuhi dinding-dinding media daring. Akibat tidak bijak menggunakan media sosial, seseorang berani dan seenaknya mencaci maki orang lain yang berbeda pendapat. Untuk kasus ini, bisa kita melihatnya pada kebencian netizen terhadap cendekiawan muslim Ahmad Syafi’i Maarif beberapa waktu sedang bergulirnya kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Buya Syafi’I mendapat olok-olok hebat dari warga dunia maya.

Kasus lain, yang masih hangat di telinga kita, adalah problem yang menjerat Saracen yang menjadikan media sosial sebagai wahana propaganda kebencian secara terorganisir. Diketahui, bahwa dalam praktiknya, sindikat Saracen ini mengoperasikan 800 ribu akun untuk menyukseskan pesanan kliennya. Tak heran bila ruang maya yang kita kenal sekarang ini sesak dengan olok-olok.

Meski telah dibuat aturan sedemikian rupa, namun hiruk-pikuk media sosial yang dipenuhi dengan artikel dan gambar meme bernada satir tetap saja merebak. Akun-akun yang tidak bertanggung jawab dan sejumlah pihak yang tak bisa bersikap bijak menahan jari-jarinya untuk menulis sesuatu yang menyinggung orang lain terus saja memperburuk wajah demokrasi di Indonesia.

Dilema Gerakan Sosial Baru
Pada mulanya, kemunculan media sosial diharapkan bisa menjadi medium bagi terciptanya ruang demokrasi yang lebih luas. Jejaring sosial dapat dijadikan sebagai tempat pergerakan sosial baru, seperti yang pernah terjadi di Tunisia, Mesir, Yaman dan Libya. Dengan memobilisasi wacana di dunia maya, pada akhirnya menggerakkan masyarakat untuk terjun ke jalan dan ikut melakukan gerakan revolusi.

Di Indonesia, sejujurnya media sosial telah beberapa kali mengambil peran penting dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Yang bisa diambil contoh ialah kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni International. Gerakan “Koin untuk Prita” tersebar dengan cepat melalui Facebook dan Twitter, sehingga mendorong dukungan dan simpati publik kepada Prita. Kemudian, ada “Cicak vs Buaya”, yaitu perseteruan antara KPK dengan Kepolisian yang juga menjadi perbincangan hebat di media sosial kala itu. KPK pun mendapatkan dukungan banyak pihak sebagai hasil dari informasi yang beredar di dunia maya.


Sayangnya, lambat laun, publik mulai bersikap tidak dewasa dalam menanggapi berbagai persoalan kebangsaan di media sosial. Alih-alih bersikap kritis-transformatif, tapi justru ujaran yang ditulis di berbagai akun-akun itu menuai kontroversi, sarkas, bahkan menyinggung etnis, golongan, agama dan ras tertentu. Sekolah Menulis Kritis Locus Perdamaian.

No comments:

Post a Comment