Memutus Rantai Korupsi

Korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, masih digolongkan menjadi negara berkembang disebabkan adanya budaya korupsi yang telah menjamur di negeri ini. Perlu adanya pemutusan rantai korupsi. Memiskinkan koruptor merupakan salah satu hukuman yang mungkin menimbulkan efek jera. Namun, hukuman itu belum menimbulkan hukum sosial bagi sang koruptor.

Hukuman yang cocok saat ini bagi koruptor ialah dengan memiskinkan para koruptor dan mensterilkan perangkat negara dari keturunannya sampai kapan pun. Jadi, koruptor wajib miskin dan keturunannya tidak boleh masuk dalam struktural kenegaraan. Hukuman seperti itu akan membawa efek pengawasan di dalam lingkungan keluarga, sehingga mempersempit ruang para koruptor.

Korupsi menjadi masalah yang tidak ada habisnya. Tingginya tingkat korupsi di negeri ini menandakan betapa rendahnya tingkat kejujuran masyarakatnya atau betapa mudahnya seseorang tergoda. Kejujuran sebagai hal yang harus dipupuk sejak dini dan dilatih sesering mungkin.

Dalam kehidupan kampus, praktek kejujuran sangat diperlukan dalam berorganisasi. Kejujuran dalam berorganisasi menentukan kejujuran untuk tidak mengambil uang rakyat kelak di masa depan. Mahasiswa sebagai agen perubahan sudah sepantasnya berlaku jujur dalam setiap langkahnya. Sebagai revolusi mental dalam menghadapi budaya korupsi.

Mahasiswa sebagai pengontrol kebijakan tentu mempunyai andil besar dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa menjadi garda terdepan ketika suatu kebijakan tidak memihak rakyat. Baik secara lisan maupun tulisan, individu maupun kelompok, mahasiswa bergerak melawan kebijakan yang menindas rakyat. Mahasiswa juga berperan besar dalam mengurangi budaya korupsi. Sebagai pengontrol kebijakan sehingga mempersempit kesempatan untuk melakukan korupsi. Terkadang adanya kesempatanlah yang membuat budaya itu semakin marak.